Surabaya (jurnalbesuki.com) - Sebanyak 6.055 Guru Honorer yang berada ditingkat SMA/SMK se Jawa Timur harus mengubur harapan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ditahun 2022 ini. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun ini hanya mengajukan kuota sebanyak 2.450 kuota penempatan.
Sementara, hasil selekasi PPPK tahap pertama dan kedua pada tahun 2021, sebanyak 8.505 guru honorer dinyatakan menjadi Guru Lolos Passing Grade (GLPG) atau seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tingkat SMA/SMK di Jawa Timur.
Demikian diungkap oleh Napan Fathoni Aziz, Ketua Asosiasi GLPG PPPK Swasta Jawa Timur. Ditemui wartawan, ia merinci 8.505 tenaga honorer itu terdiri dari Tenaga Honorer eks Kategori (THK-II) dan Guru Honorer Negeri dan Guru Swasta serta Guru Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Rinciannya, Tenaga Honorer eks Kategori (THK-II) dan Guru Honorer Negeri sebanyak 3.528, dan Guru Swasta serta Guru Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebanyak 4.977,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (16/8/2022).
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 20 Tahun 2022, tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Para guru yang belum ditempatkan tahun lalu, maka akan masuk ke kuota penempatan tahun 2022.
Tetapi Fathoni menjelaskan, kuota yang diajukan oleh Pemprov Jatim tidak mampu menuntaskan seluruh guru yang sudah lolos seleksi tahun lalu.
“Dari total 4.500 Kuota formasi PPPK Pemprov Jatim Tahun 2022 dibagi ke dalam formasi JF Guru, Nakes, dan Tenaga Teknis. Namun hanya 2.450 untuk guru. Informasinya, kemarin itu dari pusat, dalam hal ini Kemendikbud Ristek sudah menyediakan kuota hampir satu juta tahun ini. Harusnya dari Pemprov itu mengajukan maksimal, termasuk Jatim menyelesaikan delapan ribu sekian itu untuk semuanya,” tegasnya.
Terkait usulannya itu, Fathoni mengaku sudah melayangkan surat ke Pemprov Jatim mulai Gubernur hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani.
“Mulai ke Gubernur Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, juga DPRD Jatim Komisi E,” imbuhnya.
Namun usulan Fathoni menemui jalan buntu usai Pemprov Jatim yang saat itu diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak mengadakan audiensi, Rabu (20/08/2022).
menurut Fathoni Pemprov Jatim belum bisa mengakomodir semuanya, karena keterbatasan anggaran.
“Menurut saya kan, dengan segala argumen bahwa ini anggaran tidak ada dan sebagainya kan tanggung jawab moral dari pemangku kebijakan antara Pemda dan Pemprov,” imbuhnya.
Sehingga, ia mewakili 484 anggota GLPG Swasta Jatim dan banyak guru-guru lainnya, meminta Pemprov tetap mengupayakan semua GLPG yang sudah lolos bisa ditempatkan tahun ini.
Dikonfirmasi terpisah, Hasyim Asy’ari Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Pengolahan Data dan Sistem (Kabid P3DASI) BKD Jatim mengatakan sudah menerima surat dari Asosiasi GLPG Swasta Jatim dan membenarkan terkait audiensi bersama Wagub Jatim.
Menurutnya, penetapan kuota 2.450 untuk GLPG yang akan ditempatkan itu sudah berdasarkan rapat dengan tim anggaran. Itu juga telah sesuai dengan jumlah kebutuhan guru di SMA/SMK se Jawa Timur.
“Yang akan datang (2022) ini kan berdasar perhitungan formasi kebutuhan sama kemampuan anggaran. Akhirnya realistis, kan tidak mungkin menampung semua, kita lihat kebutuhan dan anggaran. Akhirnya di rapat-rapat dengan tim anggaran formasi untuk PPPK guru ditetapkan 2.450. Sebenarnya secara kebutuhan, melihat peta itu kebutuhannya bisa saja banyak, tapi kan ujung-ujungnya anggaran,” kata Hasyim saat ditemui suarasurabaya.net di ruangannya, Selasa (16/8/202) pagi.
Diketahui, sesuai kebijakan, lanjut Hasyim, peserta seleksi PPPK terdiri dari beberapa ketentuan.
“Kebijakan ini dibuat oleh pusat, bahwa yang boleh ikut PPPK tahap 1 dan 2 kan diutamakan THk-II, guru yang mengajar di sekolah negeri, guru swasta, dan mereka yang baru lulus tapi sudah punya PPG,” imbuhnya.
Selain anggaran, penetapan kuota menurutnya sudah mempertimbangkan banyak aspek.
“Tiap tahun kita susun kebutuhannya. Lihatnya macam-macam, intinya sekolah dengan murid sekian, rombongan belajar (rombel) sekian, mata pelajaran (mapel) seperti apa membutuhkan guru sekian,” kata Hasyim.
Terkait kapan pengumuman penetapan formasi PPPK Guru itu, Hasyim mengaku hingga saat ini belum. Juga dari total 2.450 kuota, BKD Jatim hanya merencakan. Namun, penentuan peserta sudah sesuai sistem dari pusat.
“Mungkin September nanti. Kalau penempatan dua ribu lebih itu yang mendesain, menghitung, dan merencanakan pemerintah pusat Kemendikbud. Daerah tidak ikut-ikut,” katanya.(beritajatim/hans)