Komentar
Jember (jurnalbesuki.com) - Langkah Pemerintah Kabupaten Jember melakukan loby-loby ke Pemerintah Pusat dalam rangka mencari tambahan anggaran dibidang pendidikan melalui jalur APBN ternyata tidak bisa berjalan mulus. Salah satu penghambat itu adalah persoalan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ditengarai tidak sesuai realita.
Ungkapan itu disampaikan Bupati Jember, H. Muhammad Fawait yang merasa gak nyaman dengan kondisi sekolah-seolah di wilayah kerjanya. Pasalnya, sesuai data yang diketahuinya, di Kabupaten Jember sedikitnya terdapat 1.500 Sekolah yang membutuhkan bantuan untuk perbaikan infrastruktur. Kondisi itu harus segera diatasi agar gedung dan sarana penddikan yang dibutuhkan para siswa menjadi nyaman dan aman untuk belajar.
Tetapi Fawait mengaku medapatkan cerita yanga tidak nyaman ketika melakukan lawatan ke Ibukota Jakarta dalam upaya melakukan terobosan untuk mendapatkan anggaran. "Ternyata secara data menunjukkan, bahwa sekolah-sekolah di Jember tidak menampilkan kondisi Infrastruktur yang sebenarnya pada sistim Dapodik," ujar Fawait kepada sejumlah wartawan yang mengkonfirmasi.
Padahal gedung-gedung sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) banyak yang harus diperbaiki karena kondisinya sudah memperihatinkan. Namun pada data sistim Dapodik kondisi itu tidak nampak.
"Berarti banyak sekolah yang melaporkan data tidak sebenarnya dan cenderung diakal-akali. Seperti sekolah tidak punya perpustakaan tapi dilaporkan ada perpustakaan, Sekolah tidak memiliki Laboratorium Komputer, tapi pada Dapodik disebut memiliki," Beber pria yang akrab disebut Gus Bupati itu.
Kondisi ini tidak boleh terus menerus terjadi karena akan mengganggu proses perbaikan sekolahnya dimasa mendatang. Oleh karena itu Fawait mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar segera melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah dan segera melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
"Dalam waktu dekat atau paling lambat akhir Juli ini sudah harus dilakukan assesment kepada para kepala sekolah. Saya juga minta agar komisi D DPRD Kabupaten Jember untuk melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga SD dan SMP agar segera memperbaiki Dapodiknya,"tandas Fawait.(hans)