KomentarSitubondo (jurnalbesuki.com) - Isu perselingkuhan yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Situbondo kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Skandal yang diduga menyeret salah satu legislator berinisial TN ini, dinilai telah mencederai marwah institusi dewan sebagai representasi rakyat.
Pembina LBH Mitra Santri, Abdur Rahman Saleh, menyatakan bahwa isu ini sudah tidak terbendung dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Menurutnya, tindakan tegas harus segera diambil demi menjaga kehormatan DPRD Situbondo.
Abdur Rahman mengungkapkan, oknum tersebut berasal dari partai yang selama ini menjadi panutan masyarakat Situbondo. Mirisnya, dugaan perselingkuhan ini dilakukan dengan istri dari rekan sesama anggota fraksi di partai yang sama.
"Jangan sampai marwah DPRD ternoda akibat perilaku oknum anggotanya. Kami dari LBH Mitra Santri menelusuri hal ini sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik anggota DPRD Kabupaten Situbondo," tegas Abdur Rahman Saleh, Jumat (17/4/2026).
LBH Mitra Santri juga menyoroti lemahnya kontrol internal dari partai politik, yang mengusung oknum tersebut. Menurutnya, partai seharusnya menjadi garda terdepan dalam membentengi moralitas kadernya.
"Partai harus bertanggung jawab dan berani mengambil langkah ekstrem, yakni menarik anggota yang berperilaku amoral dari keanggotaan DPRD. Masih banyak kader partai lain yang memiliki perilaku sosial, moral, dan etik yang jauh lebih baik,"katanya.
Saat ini, LBH Mitra Santri tengah memproses laporan resmi untuk dilayangkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Situbondo. Abdur Rahman menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi korelasi antara isu yang berkembang dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.
"Isu ini jangan dibiarkan. Kita memiliki korelasi isu dan fakta. Kode etik harus dijunjung tinggi sebagai pagar jati diri anggota dewan. Masyarakat pasti akan bereaksi keras jika ada perilaku amoral yang dibiarkan tanpa sanksi," jelasnya.
Menutup pernyataannya, Abdur Rahman mengajak seluruh pihak untuk menjaga integritas pembangunan di Situbondo. Ia menekankan bahwa kemajuan daerah tidak akan tercapai jika fondasi moral para pemimpinnya keropos.
"Situbondo akan keropos manakala dibumbui perilaku asosila. Kita ingin membangun Situbondo yang kokoh dan 'Naik Kelas'. Salah satu syarat mutlaknya adalah tubuh DPRD harus kuat, bersih dari cacat moral, maupun cacat sosial," pungkasnya.(ary/hans)