KomentarJember (jurnalbesuki.com) - Bupati Jember, H Muhammad Fawait mengungkapkan rasa terkejut dan heran ketika menemukan fakta bahwa mayoritas usaha Tambak Udang yang ada di Jalur Lingkar Selatan (JLS) ternyata tidak dilengkapi dengan izin resmi.
 |
| Foto: Bupati Jember Gus Fawait Saat inspeksi ke Wilayah Selatan.(dok.diskominfo) |
Hal itu ditemukan langsung Gus Fawait (sapaan Akrab Bupati Jember-red) ketika melakukan inspeksi ke kawasan selatan dalam rangka tinjauan lapangan JLS yang akan dibangun kembali sebagai proyek setrategis nasional kawasan selatan, senin (25/05/2026) siang.
Ketika melihat kawasan tersebut, Gus Fawait menyempatkan diri untuk melihat langsung aktifitas tambak udang yang marak disepanjang pinggiran JLS.
Dalam dialog langsungnya, Bupati menemukan fakta mengagetkan berupa banyaknya perusahaan tambak udang yang tidak memiliki izin resmi padahal sudah beroperasi lama.
"Terus terang ini adalah sebuah ironi. Kawasan ini adalah termasuk dalam peta sentra kemiskinan, tetapi ternyata banyak jenis usaha skala besar yang justru tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar dan malah tidak memiliki izin," ujar Bupati Gus Fawait prihatin.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember dalam waktu dekat akan segera melakukan evaluasi dan membentuk tim gabungan khusus. Tim itu akan melibatkan satgas pengentasan kemiskinan dan tim penataan ruang untuk menelusuri keberadaan tamba-tambak udang tersebut.
Upaya penertiban dan evaluasi itu akan meliputi kawasan Kencong, Kecamatan Puger hingga kawasan kecamatan Gumukmas bahkan akan diteruskan sampai wilayah timur agar ditemukan fakta secara menyeluruh.
Kata Gus Fawait, Pemkab Jember juga akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusatt.
Kawasan pesisir ini dipastikan akan diintegrasikan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang saat ini sedang memasuki tahap finalisasi di tingkat kementerian.
"Seluruh aktivitas ekonomi di wilayah ini ke depan harus legal dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi dengan TNI AL, kita juga ingin memperkuat kehadiran negara untuk menjamin rasa aman bagi para nelayan dan masyarakat pesisir," pungkasnya.(diskominfo/hans)