KomentarJakarta (jurnalbesuki.com) - Peraturan Presiden (Perpres) nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah Secara resmi telah dilaksanakan.
Pemerintah menandai pelaksanaan ini dengan melakukan uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itu berarti implementasi Goverment Technology (Gov Tech) berbasis artificial intelligence (AI) telah dimulai.
 |
| Foto: konferensi pers bersama Luhut dan Kemensos.(dok.detik) |
Untuk pelaksanaan program perdana yang akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.
Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas dukungannya pada program digitalisasi bansos. Sebuah terobosan dan transformasi digital ini diyakini membuat penyaluran bansos lebih efektif, tepat sasaran dan efisien.
"Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik," ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Luhut memaparkan bahwa digitalisasi bansos akan berdampak sangat signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurut tokoh asal Medan ini, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat.
Dukungan digitalissasi dengan efektifitas da akurasi serta efisiensi penyaluran bansos akan semakin tepat sasaran akan mampu meghemat anggaran hingga ratusan trilyun.
"Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted," katanya.
Ia menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan serupa disampaikan Gus Ipul dalam kesempatan ini. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan presiden untuk seluruh kementerian. Sementara khusus untuk Kementerian Sosial agar bansos semakin tepat sasaran.
"Program Kementerian Sosial itu ada 45% mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN. Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran," jelasnya.
Keunggulan lain dari program digitalisasi ini, lanjut Gus Ipul, terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis.
"Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data," ucapnya.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.
"Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat," tutupnya.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.(detik/hans)