Komentar
Jember (jurnalbesuki.com) - Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Nyoman Aribowo menyatakan bahwa saat ini banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jember yang lost control dalam menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah. Menurutnya, perjalanan program yang dijalankan OPD banyak yang tidak mencerminkan kepentingan konstituen yang juga diperjuangkan DPRD.
“Kami mewakili masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pemerintah ini mau ke mana. Boleh bupati punya program-program, tapi persetujuan dari program itu juga menjadi wilayah kami untuk men-sharingkan ke mana harus diarahkan,” kata Nyoman, ditulis Kamis (18/8/2022).
Nyoman menegaskan, DPRD Jember juga memiliki hak dan kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Maka itu ketika kami sebagai lembaga politik punya sikap, punya penegasan-penegasan, ini harus menjadi perhatian kita semua, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD yang menjadi pelaksana teknis kegiatan-kegiatan dalan APBD,” katanya.
Karena itu Nyoman menyesalkan banyak OPD yang Lost Control. "Ketemunya saat kita tahu arahnya tidak sesuai yang kita harapkan, akhirnya kita wajar kalau emosi. Kita ini sebenarnya memberi kelonggaran kepada OPD, silakan secara teknis, secara detail program dijalankan. Tapi faktanya banyak pelaksanaan yang arah kebijakannya tidak sesuai,” katanya.
Nyoman berharap kontrol DPRD Jember semakin kuat ke depan, karena banyak hal yang tak sesuai harapan. Selama ini legislator tidak tahu bagaimana pelaksanaan program kerja OPD di lapangan, sehingga tak bisa menjawab pertanyaan konstituen. “Minimal kami harus detailkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ke konstituen,” katanya.
Nyoman menyadari kebijakan penganggaran pemerintah daerah memang bisa berubah. "Pada awal kebijakan bupati, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mendapat anggaran Rp 153 miliar. Padahal bupati sebelumnya hanya dapat belasan miliar rupiah. Ternyata tidak bisa menyerap, sehingga alokasi anggaran turun ke Rp 53 miliar. Artinya sebuah kebijakan bisa berubah-ubah, tergantung kebijakan politiknya,” katanya.
“Kami kemarin membiarkan saja, bupati mau apa, monggo. Tapi faktanya hari ini kita tidak bisa hanya pasrah. Mohon Badan Anggaran DPRD Jember semakin ketat: ini arahnya mau ke mana, kok pertanian dari Rp 153 miliar dipangkas mennjadi Rp 53 miliar. Berarti keberpihakannya sudah jauh dibanding waktu kampanye (pilkada),” kata Nyoman.(beritajatim/hans)