Komentar
Surabaya (jurnalbesuki.com) - Gagasan besar untuk Indonesia kedepan dipaparkan oleh para petinggi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebagai kondisi ideal yang diharapkn dibandingkan dengan politik identitas.
Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menyatakan bahwa politik identitas dan pencitraan politik adalah sihir politik bagi rakyat Indonesia.
"Mengapa saya bilang itu sihir politik, karena hanya memperdaya, merayu dan memikat, tapi memecah belah. Tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Indonesia, juga ekslusif tidak inklusif," ujar Airlangga, Selasa (16/8/2022).
Oleh sebab itu, dibutuhkan rasionalitas, ide, dan gagasan untuk mengakhiri politik identitas di Indonesia.
"Kita membutuhkan tongkat Nabi Musa untuk menghadapinya, yaitu rasionalitas. Ide, gagasan, dan program itu adalah sesuatu hal yang inklusif, di mana semua warga Indonesia bisa terlibat di dalamnya. Itu adalah hal yang tidak memecah belah dan bisa menyehatkan masa depan rakyat Indonesia," terangnya.
Airlangga menilai. apa yang dilakukan KIB dengan memaparkan visi-misi, menekankan ide, gagasan, dan rasionalitas program adalah hal yang sangat penting. Bahkan, poin-poin tersebut sangat fundamental pada tahun-tahun politik.
"Jelang 2024, setahun terakhir ini kita dipertontonkan dengan prosesi politik elektoral yang hanya menekankan pada popularitas dan elektabilitas tanpa adanya kekuatan ide dan gagasan," tegasnya.
Upaya yang dilakukan KIB untuk kembali ke politik gagasan menurutnya adalah bagian dari penemuan kembali jalur politik Indonesia.
"Momen politik ini penting, karena menurut saya ini adalah bagian dari rediscovery for our political way atau penemuan kembali jalur politik kita. Karena republik ini adalah Republik Indonesia yang dibangun oleh akal budi, intelektualitas, kebijaksanaan, dan semangat untuk bekerja. Oleh karena itu ide dan gagasan menjadi sesuatu hal yang utama untuk diperjuangkan," bebernya.
Airlangga menambahkan, ke depan dalam memilih pemimpin, tidak hanya memilih berdasar konstituen besar. Tapi juga harus bisa mengusung ide, gagasan dan rasionalitas.
"Kita memilih pemimpin yang layak memimpin Republik Indonesia yang dibangun dan diperjuangkan oleh akal budi. Tahap selanjutnya, KIB harus mengajak siapapun yang ingin menjadi pemimpin Indonesia (capres) dipertemukan dan diuji secara kritis oleh rakyat, masyarakat sipil, intelektual dan akademisi. Sehingga, KIB benar-benar mendorong pemimpin yang layak memimpin negeri ini," tandasnya.(detikjatim/hans)