Komentar
Jakarta (jurnalbesuki.com) - Presiden RI Joko Widodo menyatakan rasa prihatinnya atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi selama beberapa waktu kebelakang dinegeri pimpinannya. Padahal dunia sangat tahu bahwa bahan baku produksi minyak itu terbesar adalah Indonesia.
"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).
Jokowi menyatakan pemerintah sudah melakukan upaya dalam bentuk berbagai kebijakan agar kelangkaan minyak goreng teratasi dengan cepat. Namun jika dibanding dengan kelangkaan yang terus terjadi, maka sangat nampak bahwa upaya berbtuk kebijakan itu tida begitu berpengaruh.
"Oleh karena itu, larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan diterapkan mulai 28 April mendatang.
Mantan Walikota Solo itu mengatakan, larangan ekspor ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. "Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor," ujarnya.
Diakui Presiden, larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan menimbulkan dampak negatif seperti mengurangi produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani. Namun, dia menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menambah pasokan dalam negeri hingga jumlahnya melimpah.
Jika melihat kapasitas produksi, Jokowi yakin kebutuhan minyak goreng dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi.
Sebab, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika semua pihak mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas. "Dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi," ujarnya.
Jokowi pun meminta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ia mengingatkan para pelaku usaha minyak sawit melihat persoalan kelangkaan minyak goreng ini dengan lebih baik dan jernih. "Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat," kata dia.
Jokowi menyadari bahwa negara perlu pajak, devisa, dan surplus neraca perdagangan dari ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng. Namun, ia menegaskan, memenuhi kebutuhan pokok rakyat menjadi prioritas yang lebih penting.
"Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," kata kepala negara.(kompas/hans)