Jakarta (jurnalbesuki.com) – W acana penundaan
Pemilu tahun 2024 mendatang dinilai sebagai sebuah kekeliruan langkah politik
elite karena hanya akan menjadikan konstitusi dan perasaan rakyat. Oleh karena
itu, para pemimpin negeri ini dihimbau untuk tidak memaksakan keinginan
termasuk dengan mengelinding upaya berkuasa tiga periode.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian
Political Review (IPR), Ujang Komarudin di Jakarta kemarin. “Janganlah para
elite politik negeri ini halalkan segala cara untuk terealisasinya wacana tunda
pemilu tahun 2024. Itu tidak bagus karena akan cederai konstitusi dan rakyat,”ujarnya.
Menurut Dosen Ilmu Poltik Universitas Al Azhar
Indonesia itu menilai, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan
presiden itu sudah jelas ditolak mayoritas masyarakat sebagaimana survey
nasional sejumlah lembaga. “Jadi ya sudahlah, para elte harusnya jangan
memaksakan kehendak sampai berlawanan dengan rakyat,”jelas Ujang.
Lebih lanjut, Ujang
menyarankan kepada para elite politik untuk tidak mengutak-atik konstitusi UUD
1945 hanya untuk melanggengkan kekuasaan semata.
"Karena amandemen UUD 1945
itu bisa membuka kotak Pandora, apalagi tidak ada yang bisa pastikan Pasal yang
diamandemen soal penambahan masa jabatan presiden?" tandasnya. (rmoljatim/hans)