KomentarSitubondo (jurnalbesuki.com) - Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo meminta kepada pendamping dan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan bahwa seluruh data penerima bantuan harus benar-benar akurat, tepat sasaran dan bersih dari kepentingan politik.
 |
| Foto: Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu P diacara hari jadi PKH.(dok.memorandum) |
Pernyataan itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Rio ketika menghadiri acara selamatan hari jadi PKH ke 19 di Pendopo Pate Atos Kecamatan Besuki, Senin 27 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu menyampaikan dua pesan penting kepada para pendamping PKH. Pertama, ia menekankan pentingnya validitas data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Pertama soal data, harus tepat sasaran. Jangan sampai ada kepentingan politik," tegas Mas Rio.
Pesan kedua, ia berharap para pendamping PKH dapat menjadi jembatan strategis antara masyarakat dengan pemerintah. Menurutnya, pendamping memiliki peran penting dalam mendampingi warga pada sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan sosial.
Mas Rio juga menyoroti lambatnya proses graduasi atau pemutakhiran status Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurutnya, masih ditemukan penerima bantuan yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat, seperti anak yang telah lulus sekolah atau keluarga yang berpindah domisili, namun datanya belum diperbarui.
"Itu yang saya sebut dengan data. Harus lebih tepat sasaran dan presisi. Jangan ada subjektivitas, apalagi urusan politik," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Situbondo Suhaedi mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan validasi data penerima bantuan agar program berjalan tepat sasaran. Fokus pendampingan saat ini meliputi pembaruan data KPM, pemenuhan hak anak usia sekolah, serta jaminan layanan bagi ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Pria yang akrab disapa Edi itu menjelaskan proses graduasi penerima bantuan terus dilakukan secara dinamis demi memberi kesempatan kepada masyarakat lain yang lebih berhak. Setiap bulan, pendamping lapangan mengusulkan nama-nama KPM yang dinilai layak digraduasi.
Menurutnya, terdapat dua skema penghentian bantuan, yakni graduasi alami dan graduasi Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PPSE). Sepanjang 2025, mayoritas KPM keluar dari program melalui graduasi alami karena sudah tidak lagi memiliki komponen yang memenuhi syarat sebagai penerima PKH.(ary/hans)