KomentarJember (jurnalbesuki.com) - Menyusul Demo dukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan di Gedung DPRD Jember pada akhir pekan lalu, Demo sejenis kembali terjadi di Gedung Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember kemarin, Senin (22/06/2026).
 |
| Foto: Demo Massa ProGIB Mendukung MBG.(dok.detik) |
Massa yang mengatasnamakan Pro Garda Indonesia Bersatu (ProGIB) memenuhi Halaman Gedung dan bundaran DPRD Jember. Berbagai poster berutuliskan "Supplier Butuh MBG", "Berantas Korupsi MBG dan BGN", "Tangkap Koruptor dan Lanjutkan MBG", dan yang lain nampak menghiasi lautan massa.
Koordinator aksi, Subakri Firdaus mengatakan bahwa demonstrasi yang dipimpinnya merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang saat ini sedang menjadi prioritas. Alasan dukungan dia dan kelompoknya adalah MBG dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Selain penerima manfaat langsung yang mendapatkan MBG, Manfaat lain adalah multiplayer Effect yang dirasakan masyarakat. Karena dengan adanya MBG, para Petani, Pedagang, dan komponen masyarakat lain juga mendapatkan keuntungan.
"Kami tentu saja berpihak kepada mitra seperti kaum Peternak, nelayan, petani dan pedagang yang selama ada program MBG, manfaatnya bisa sampai kepada mereka. Makanya, kami mendukung agar program ini tetap berjalan," ujar Subakri, Senin (22/06/2026)
Selain MBG, ProGIB juga menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. Meski demikian, Sukri blak-blakan menyebut sejak awal pihaknya telah mencium adanya praktik tidak sehat dalam proses pengelolaan MBG di lapangan.
"Ya dilapangan memang pasti ada praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan MBG ini. Maka harus kita kawal," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Achmad Halim didampingi sejumlah anggota dewan menemui para demonstran. Perwakilan massa kemudian dipersilakan masuk ke ruang rapat untuk audiensi. Hadir pula perwakilan Satgas Badan Gizi Nasional (BGN), Indra.
Halim menegaskan, pihak legislatif berkomitmen penuh mendukung program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Kami tetap mendukung program prioritas Presiden, terutama yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau ada penyimpangan, pengelolanya yang harus diperbaiki. Sedangkan penerima manfaat dari program Presiden seperti MBG harus tetap menjadi sasaran utama," ungkapnya.(dtk/hans)