Jombang (jurnalbesuki.com) - Jelang Pelaksanaan Muktamat Nahdlatul Ulama (NU) yang ke 35 yang direncanakan berlangsung pada sekitar Bulan Juli - Agustus 2026 diharapkan bisa berlangsung tanpa adanya paraktik Money Politik dan campur tangan Partai Politik.
![]() |
| Foto: KH. Irfan Yusuf Cucu KH. Hasyim Asy'ari(dok.cnbc) |
Harapan ini disampaikan oleh Cicit pendiri NU sendiri yaitu KH. Irfan Yusuf. Dalam keterangan resminya, Gus Irfan menekankan penting kemandirian organisasi dalam menentukan kepemimpinan dimasa mendatang. Kemandirian itu menjadi sangat penting agar perjalanan ke depan benar-benar mencerminkan kepentingan murni untuk organisasi.
“Saya berharap muktamar NU bebas dari dua hal, yaitu money politik dan partai politik. Kita ingin proses penyusunan pengurus PBNU tidak didasarkan pada praktik politik uang, dan tidak ada intervensi dari partai politik,” ujarnya.
Jika kedua hal itu bisa dihindari pada pelaksanaan muktamar yang akan datang, maka perjalanan organisi akan lebih mandiri dan bisa bergerak tanpa tekanan dari pihak luar yang memaksanakan kepentingan.
“Biarkan NU bekerja dengan sendirinya tanpa dicampuri oleh partai politik, apa pun itu. Walaupun saya sendiri kader partai,” kata Putra KH. Yusuf Hasyim itu menjelaskan.
Terkait figur yang layak memimpin NU ke depan, Gus Irfan enggan menyebut nama tertentu. Ia menilai banyak tokoh yang memiliki kapasitas, namun yang paling utama adalah memastikan prosesnya berlangsung bersih.
“Kita tidak bicara sosok. Banyak tokoh yang layak. Yang terpenting adalah bebas dari money politik dan intervensi partai,” tegasnya.
Sementara, Informasi yang dihimpun menyebut H. Saifullah Yusuf yang merupakan Sekjen PBNU terpilih untuk ketua pelaksana Muktamar Nu ke 35. Kepada sejumlah media yang mengkonfirmasi, Tokoh yang akrab disapa Gus Ipul itu mengakui jika dirinya ditunjuk sebagai ketua Pelaksana.
"Dan saya kebetulan dipercaya selaku ketua panitia konferensi besar dan munas alim ulama sekaligus nanti ketua panitia muktamar," Imbuh mantan ketua umum Ansor itu menjelaskan.(timesindonesia/hans)

Komentar