Komentar
Jember (jurnalbesuki.com) - Kritik pedas Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember terkait ketidak hadiran Wakil Bupati Jember H. Djoko Susanto hingga 11 kali agenda Sidang Paripurna mendapatkan direspon langsung oleh yang bersangkutan.
Djoko mengaku memang tidak hadir pada acara Sidang Paripurna. Namun hal itu bukan tindakan disengaja olehnya. Akan tetapi karena ketidaktahuannya pada agenda dimaksud.
"Dapat saya sampaikan, seyogyanya Fraksi PKB terlebih dahulu menanyakan kepada ketua Dewan apakah saya (Wakil Bupati-red) diundang atau tidak," ujar Djoko dalam video klarifikasi yang diunggah diakun media sosial, Jumat (08/08/2025).
Meskipun dirinya sebagai Wakil Bupati, namun tidak pernah mendapatkan undangan untuk hadir diacara Sidang Paripurna DPRD. “Saya pastikan, bisa terkonfirmasi minimal kepada ajudan, bahwa selama ini saya tidak pernah diundang pada acara dimaksud,” ujarnya.
Oleh karena itu, Djoko menganggap peenilaian dan kritik yang disampaikan Fraksi PKB itu merupakan sesuatu yang bersifat tergesa-gesa dan bahkan tidak adil. Karena semestinya segala sesuatu yang berproses di Dewan haruslah dijalankan secara formal.
“DPRD merupakan lembaga formal, maka semestinya berproses dan bekerja secara formal. Dengan mengedepankan azas azas formal, begitu pula dalam pengambilan keputusan, seharusnya juga dilakukan dengan mekanisme formal,” jelasnya.
Selama ini Djoko mengaku tidak pernah melakukan protes walaupun dirinya tidak diundang dalam acara sidang-sidang paripurna DPRD. Walaupun banyak pihak yang memberikan dorongan agar dirinya protes atas tidak adanya undangan terebut.
“Kalau saya tidak hadir karena tidak diundang sudah dinilai merendahkan lembaga dewan, bagaimana dengan dewan yang tidak mengundang saya?,” Ujar Djoko mempertanyakan.
Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam Wakil Bupati Jember yang selalu tidak hadir pada acara sidang paripurna DPRD. Menurut catatan FPB, dari 13 kali persidangan, hanya hadir 2 kali.
Nurhuda Candra Hidayat, Sekretaris Fraksi PKB menyampaikan, bahwa kritik keras terhadap Wabup saat penyampaian Pandangan Akhir (PA) di paripurna, itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat di bawah bertanya-tanya mengenai Wabup yang jarang hadir ke agenda-agenda kabupaten, termasuk rapat paripurna.
“Bagi kami, agenda rapat Paripurna adalah hal sangat penting, karena pada kegiatan itulah kita membuat kebijakan terkait hajat hidup masyarakat Jember,” jelasnya.(hans)