Komentar
Namun, penetapan Bupati Karna Suswandi sebagai tersangka, menjadi perhatian khusus sejumlah elemen masyarakat Situbondo. Mengingat Karna Suswandi bersama Wabup Nyai Hj Khoironi, kembali maju dalam Pilkada Situbondo 2024.
Seperti yang diungkapkan Abdur Rahman Saleh, pembina LBH Mitra Santri Situbondo, yang meminta KPK untuk melakukan klarifikasi beredarnya surat penetapan tersangka Bupati Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati.
"Karena beredarnya surat KPK yang menetapkan Bupati Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati sebagai tersangka itu, beredar di sejumlah medsos dan menimbulkan keresahan warga, kami meminta KPK untuk memberikan klarifikasi kebenaran tersebut,"ujar Abdur Rahman, Jumat (23/8/2024).
Bahkan, beredar surat dari KPK dengan nomor R/4008/ATR.02.01/26/08/2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, terkait permintaan data dan informasi pertanahan, juga menjatuhkan martabat dan nama baik Bupati Situbondo
"Tujuan Permintaan Klarifikasi:
Surat ini didasari oleh itikad baik agar martabat dan nama baik Bupati Situbondo, Karna Suswandi, tetap terjaga. Selain itu, kami juga ingin menanyakan mengapa surat tersebut bisa bocor dan beredar luas di media sosial,"kata Abdur Rahman.
Pria yang juga merupakan keponakan Artidjo Alkostar berharap KPK dapat memberikan klarifikasi yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
"Mengingat, saat ini, Bupati Karna Suswandi kembali maju sebagai Bacabup dalam kontestasi politik Pilkada Situbondo, dia kembali maju berpasangan dengan Bacawabup Nyai Hj Khoironi,"katanya.(ary)