Komentar
Situbondo (jurnalbesuki.com) - Ratusan guru honorer yang dinyatakan lolos passing grade (P1), pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 lalu, mendatang Kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Itu dilakukan karena hingga kini nasibnya belum jelas, tugas penempatannya dari Pemkab Situbondo.
"Kami perwakilan guru honorer y lolos passing grade P1, P2, P3 dan P4 di tahun 2021, untuk mengadukan nasib semua para guru honorer yang sudah lolos passing grade. Namun, hingga kini, nasib kami belum jelas. Makanya, kami mengadukan kepada wakil rakyat,"kata Riski Atika, Kamis (25/5/2023).
Menurut dia, untuk tahun 2021 guru honorer yang sudah lolos passing grade P1 sebanyak 665 guru, dari jumlah tersebut yang sudah terekrut menjadi ASN guru PPPK sebanyak 345 guru, sisanya sebanyak 320 guru tidak mendapat formasi.
"Upaya kami dan teman-teman guru honorer datang ke Kantor DPRD, pertama mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu sebelum pemerintah daerah membuka test guru PPPK, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran dana,"katanya.
Riski Atika menegaskan, untuk mewujudkan cita cita para guru honorer yang sudah lolos passing grade ini, sudah datang kepada DPRD, Bupati, Wakil Bupati,BKPSDM dan Dispendikbud Kabupaten Situbondo, namun hasilnya juga sia- sia, alasannya masalah anggaran.
"Kami bersama temen temen ini merasa heran, padahal kami semua sudah ikut tes dan sudah dinyatakan lolos passing grade. Selain itu, kami sudah mengabdi puluhan tahun untuk mencerdaskan anak bangsa. Bahkan, sebagian ada yang hampir mau pensiun,"bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada anggota DPRD Situbondo, untuk memperjuangkan nasib ratusan guru honorer, kalau ini benar benar kendalanya hanya masalah anggaran. Padahal anggaran untuk guru PPPK sudah dialokasikan tersendiri oleh Pemerintah Pusat dari DAU.
"Kenapa di daerah lain itu bisa, tetapi di Kabupaten Situbondo ini kesulitan untuk mengalokasikan anggaran guru PPPK,"katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo Hadi Prianto mengatakan, pihaknya menyayangkan kebijakan Pemkab Situbondo, yang tidak memberi kejelasan terhadap ratusan guru honorer, yang sudah dinyatakan lolos passing grade pada seleksi PPPK tahun 2021 lalu.
"Padahal Situbondo ini memiliki kouta untuk formasi PPPK tahun 2023, namun per 30 April 2023 BKPSDM Situbondo masih belum menyampaikan formas,"ujar Hadi Prianto.
Menurut dia, untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komisi I DPRD akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer yang sudah lolos passing grade tersebut karena ini bukan berkenaan hanya posisi dari honorer menjadi ASN PPPK, tetapi esensinya adalah Komisi I DPRD tidak ingin para siswa tidak memiliki guru.
Artinya bagaimana kebutuhan guru tingkat pendidikan dasar dan guru mapel di SMP itu bisa terisi oleh guru guru profesional yang didalamnya itu ada apresiasi dari Pemda untuk mengangkat mereka menjadi ASN PPPK.
"Karena ini semua memiliki dasar hukum agar bagaimana mereka bisa diperhatikan nasibnya oleh Pemerintah untuk diangkat menjadi ASN guru PPPK, "tuturnya.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan karena mereka ini belum mendapatkan penjelasan yang konkrit dari OPD terkait, maka dalam waktu dekat Komisi I DPRD akan rapat kerja bersama dengan BKPSDM, Dispendikbud, Dinkes dan Gabungan dengan Komisi IV DPRD, untuk memberikan ruang kepada mereka untuk bisa menjelaskan tentang kebutuhan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK di 2 OPD tersebut.
"Pada prinsipnya Pemerintah Daerah harus memberikan solusi, karena ini bukan berkenaan honorer diangkat menjadi PPPK, tetapi ini untuk mengisi kekosongan tenaga kependidikan baik di SD maupun SMP. Nah, kekosongan ini harus dijawab, kalau misalnya ada kebijakan lain dari Pemkab selain PPPK, monggo dilaksanakan yang penting tenaga honorer ini lebih sejahtera,"pungkasnya.(ary)