Komentar
Jakarta (jurnalbesuki.com) - Dalam waktu seminggu ke depan, Presiden Jiko Widodo akan mengumumkan langsung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kepastian itu diungkap oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Sejatinya, Kata Luhut, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah terlalu besar untuk menanggung biaya subsidi BBM khususnya Pertalite dan Solar Subsidi.
Sebagaimana diketahui berssama, pada APBN 2022 ini, subsidi untuk energi mencapai nilai Rp 502,4 triliun. Subsidi itu digunakan untuk BBM, LPG dan juga listrik.
"Minggu depan Presiden akan mengumumkan terkait apa dan bagaimana mengenai harga BBM ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan ini, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ungkap Menko Luhut dalam Kuliah Umum Menko Marves di Universitas Hasanudin, Jumat (19/8/2022).
Sebelumnya dalam sebuah wawancara eksklusif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kepada CNBC bahwa dirinya mengaku tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi jika kebijakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan.
Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pilihan yang dipilih paling terakhir. "Kalau memang APBN tidak mampu memang harus kita putuskan (kenaikan harga BBM)," kata Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi untuk memberikan jawaban dari pertanyaan apakah pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer menjelang tahun politik, salah satunya adalah dengan menaikkan harga BBM di kala kenaikan harga minyak.
Jokowi menegaskan bahwa langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak memperhitungkan populer atau tidak, melainkan berdasarkan kalkulasi yang matang.
"Kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat, dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya bukan karena populer dan tidak populer. Paling penting memang jangan membebani rakyat," kata Jokowi.(cnbcindonesia/hans)