Jember (jurnalbesuki.com) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta penyelesaian kasus Silo yang meledak beberapa waktu lalu tidak hanya dilakukan pada unsur permukaan saja. Tetapi penyelesaian itu juga menyentuh akar persoalan mendasarnya sehingga bisa terurai dan clear kedepannya.
Demikian diungkap Khofifah dalam melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati Jember Hendy Siswanto, Pemkab Banyuwangi yang diwakili oleh Sekda Mujiono, Sejumlah pejabat terkait dari kedua pemerintah Kabupaten dan Jajaran Forkominda Jember dan Banyuwangi.
Menurut Khofifah, penyelesaian kasus SIlo harus dilaksanakan dengan menyeluruh. Jika hanya dilakukan penyelesaian dan tindakan dipermukaan saja, maka konflik sangat berpotensi untuk terjadi lagi karena akar masalah yang membuat mereka melakukan asi brutal tidak terselesaikan.
Saat berada di Pendapa Wahyawibawagraha, pagi kemarin (8/8), Khofifah menyampaikan agar konflik yang diselesaikan bukan hanya soal yang muncul ke permukaan. Akan tetapi, sejatinya akar masalah yang memicu terjadinya konflik perlu diselesaikan. Salah satunya tentang keabsahan kepemilikan kebun kopi. “Legalitas penggunaan lahan yang berada di wilayah Desa Mulyorejo perlu dituntaskan,” tegas Khofifah.
Dengan menyelesaikan akar masalah sampai klir, kedua desa tersebut diharapkan bisa sama-sama damai. “Kepala Perhutani akan segera menarik data dan peta apakah lahan itu masuk wilayah perhutanan sosial atau tidak,” imbuhnya.
Dengan begitu, Khofifah menyebut, duduk permasalahan akan jelas. Termasuk status hak guna lahan di lokasi konflik. Jika lahan yang menjadi persoalan tersebut ternyata masuk kategori perhutanan sosial, maka tahun ini Pemprov Jatim akan menjadikan 500 hektare lahan Perhutani tersebut sebagai perhutanan sosial.
Menurutnya, aparat yang sudah turun ke lokasi tetap perlu melakukan langkah-langkah untuk memulihkan suasana agar semakin kondusif. Di sisi lain, penyelesaian masalah dengan memahaminya secara mendalam tetap harus dilakukan para pemangku kebijakan. Khofifah menyebut, akar masalah yang belum tuntas memiliki peluang besar terjadinya konflik susulan.
Oleh karena itu, kepastian data kepemilikan lahan akan dapat memudahkan perlindungan atas pengelolaan kebun serta perlindungan kepada masyarakat. Ini yang akan menjadi salah satu cara menghalau adanya konflik setelahnya. “Mudah-mudahan bisa pulih, damai, masyarakat bisa melakukan aktivitas sosial ekonominya dengan baik,” harap Khofifah.
Sementara itu, mengenai indikasi terjadinya aksi premanisme juga harus tetap menjadi kajian yang perlu diselesaikan. Khofifah mengimbau agar forkopimda dan semua pihak membantu memulihkan suasana. Apalagi ketika musim panen kopi. Menurutnya, kasus premanisme yang memicu terjadinya konflik besar perlu dicegah agar potensi konflik dapat diatasi sejak dini.
Lebih jauh, Khofifah meminta agar akses menuju lokasi yang dianggap sulit dijangkau menjadi perhatian. Hal itu penting untuk mendukung kecepatan pergerakan tim. Selanjutnya, pemerintah harus segera mempertemukan para tokoh dan perwakilan dari kedua pihak, yakni antara warga Desa Mulyorejo dengan Banyuanyar. Hal itu diharapkan bisa lebih meredam suasana dan membangun kembali kerukunan bersaudara. “Besok pagi (hari ini, Red) akan dipertemukan,” terangnya.(hans)