Komentar
Jember (jurnalbesuki.com) - Unjuk rasa yang dilakukan gabungan elemen masyarakat Anti Kesultanan Jompo pada Kamis, 16 Juni 2022 siang menuding Bupati Jember H Hendy Siswanto telah berbuat Nepotis dalam memimpin Jember.
Dalam aksinya, Anti Kesultanan Jompo membawa poster berisi salinan SK Bupati Jember nomor: 188.45/451/1.12/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 sebagai bukti perbuatan Nepostis yang ditujukan kepada Bupati.
Surat Keputusan itu menyebabkan menantu Bupati Jember mendapatkan aliran dari APBD hingga Rp. 3,5 juta per bulan. “Menantu Bupati Hendy di honor Rp3,5 juta setiap bulan. Ini buktinya ada SK Bupati,” teriak salah seorang orator aksi, Jay Rahmadi saat demo didepan gedung DPRD Jember.
Honor untuk Nadhif karena yang bersangkutan diangkat sebagai tim ahli oleh Bupati Hendy melalui surat keputusan (SK) nomor: 188.45/451/1.12/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.
Honor untuk Nadhif karena yang bersangkutan diangkat sebagai tim ahli oleh Bupati Hendy melalui surat keputusan (SK) nomor: 188.45/451/1.12/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.
Menurut Jay, fakta tersebut sebagai tanda perbuatan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Sebab, sejumlah anggota keluarga Bupati Hendy ditengarai juga diangkat sebagai pegawai tidak tetap.
“Saudara-saudaranya Bupati Hendy banyak yang main proyek, banyak yang dipekerjakan di intansi-instansi. Cinta keluarga boleh, tapi jangan berlebihan yang menimbulkan nepotisme,” seru Jay disambut sorak peserta aksi.
Disamping mengusung isu nepotisme, demonstran juga menyuarakan tentang desakan penanganan perkara korupsi dana pemakaman korban Covid-19, dan tuntutan pembubaran Koperasi KJHS.(hans)