Komentar
Jakarta (jurnalbesuki.com) - Kelangkaan pada beberapa komoditas pokok masyarakat dalam beberapa waktu terakhir diberbagai daerah membuat sejumlah kalangan mulai mempertanyakan niatan pemerintah yang bertugas menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan tetap aman dan terkendali.
Kebijakan pemerintah yang paling baru adalah menaikkan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp. 12.500 per liter. Langkah tu disebut-sebut sebagai langkah perimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang telah melewati 100 dolar per barel.
Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mengkhawatirkan kebijakan kenaikan harga justru akan memunculkan dampak turunan (domino's effect) berupa kelangkaan BBM jenis Pertalite yang notabene telah ditetapkan sebagai BBM Penugasan, sehingga harganya disubsidi langsung oleh pemerintah.
"Selisih harga yang sangat besar antara Pertamax dan Pertalite bisa mendorong masyarakat menengah yang sebelumnya merupakan konsumen Pertamax jadi ikut mengkonsumsi Pertalite. Ketersediaan Pertalite di lapangan pun jadi tidak sebanding, akhirnya langka, ujar Amin, Sabtu (2/4/2022).
Dengan kondisi demikian, menurut legislatior dari Fraksi PKS tersebut, maka lagi-lagi masyarakat menengah ke bawah yang paling merasakan dampak dari ketiadaan pasokan Pertalite di lapangan. Hal itu lantaran masyarakat bawah tidak memiliki daya beli yang cukup untuk mengkonsumsi Pertamax seperti halnya kalangan masyarakat menengah.
"Jadi jangan sampai rakyat ini dipaksa menerima harga tinggi dengan alasan itu pilihan lebih baik daripada barangnya langka. Ini logika nggak benar, seperti yang juga sudah diterapkan di (masalah) minyak goreng. Jangan diteruskan, keluh AMin.
Masalah harga yang terjangkau dan ketersediaan pasokan yang terjamin, lanjut Amin, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang keduanya wajib dipenuhi dan tidak boleh dipilih-pilih salah satunya saja.
"Jadi barangnya harus ada, dan harganya harus terjangkau. Titik. Itu tugas pemerintah dan wajib dipenuhi. Jangan ada lagi komentar 'tidak apa-apa mahal asalkan barangnya ada'. Itu nggak benar," tegas Amin. (sindonews/hans)