Gara-gara Gagas Raperda Janda, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Dicuekin Istri

Iklan Semua Halaman

Gara-gara Gagas Raperda Janda, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Dicuekin Istri

27/05/2022


 Banyuwangi (jurnalbesuki.com) -  Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Banyuwangi, Bashir Qodim mengaku sedikit mermasalah di rumah tangganya gara-gara gagasan dirinya mengusulkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) janda. Saat ini Qodim mengaku sedang dicuekin istri dirumahnya bahkan tidak diajak bicara.


Bashir Qodim bercerita bahwa ketika menerima teman-teman wartawan yang hendak mengkorfirmasi terkait usulan Raperda Janda yang mendadak viral itu harus meminta waktu untuk keluar rumah. "Sebentar ya, saya keluar dulu. Saya gak disapa sama istri karena marah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/5/2022).


Basir mengaku, godaan tak hanya dari keluarga saja. Namun juga dianggap guyonan oleh anggota dewan lainnya. Tak hanya itu, saat konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi, usulan raperda itu pun juga dianggap guyonan. Karena salah satu pembahasan yakni ajakan mempoligami janda.


"Ya dianggap guyonan. Padahal permasalahan janda ini sangat banyak. Mulai dari ekonomi hingga kehidupan mereka. Sekali lagi, jadi janda itu berat. Karena mereka itu juga tulang punggung keluarga," ujarnya


Usulan Raperda Janda di Banyuwangi membuat geger. Munculnya Raperda Janda ini ide anggota DPRD Banyuwangi Basir Qodim. Tujuan raperda ini tentang perlindungan dan pemberdayaan janda, yang kini kemudian viral.

Salah satu isi raperda itu adalah menganjurkan warga Banyuwangi yang mampu untuk mempoligami para janda. Usulan raperda ini merupakan pemikiran pribadi dirinya saat melihat fenomena tingginya perceraian di Banyuwangi.


Dalam satu bulan rata-rata ada sekitar 500 sampai dengan 600 kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi. Sehingga total dalam setahun sebanyak 7.000 janda baru di Banyuwangi. Sehingga butuh perhatian khusus bagi pemerintah setempat.


Raperda ide pribadi ini akan diajukan tahun ini. Jika disetujui akan dibahas pada tahun 2023. Namun ide Ketua Fraksi PPP Banyuwangi ini malah dianggap guyonan saat dikomunikasikan dengan beberapa anggota dewan lainnya. Apalagi dalam raperda itu juga membahas terkait dengan ajakan mempoligami para janda.


"Ya dianggap guyonan. Padahal permasalahan janda ini sangat banyak. Mulai dari ekonomi hingga kehidupan mereka. Sekali lagi, jadi janda itu berat. Karena mereka itu juga tulang punggung keluarga," ujarnya kepada detikJatim, Kamis (26/5/2022).


Tak hanya dianggap guyon oleh rekannya dianggota dewan, kata Basir, saat konsultasi ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (Pemprov) usulan raperda itu dianggap guyonan.


"Saat saya konsultasi ke Kementerian Koperasi juga saya mengatakan hal itu (Usulan raperda janda) tapi sekali lagi disangka guyon. Biro Hukum Surabaya juga gitu. Padahal janda ini membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah. Yang tidak bisa kerja harus ada pelatihan. Entah salon atau buat kue," tegasnya.(aly)