Komentar
Jember (jurnalbesuki.com) - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember Jumantoro meminta kepada pemerintah agar melalukan kajian ulang terhadap kebijakan terkait nasib petani di Jember terutama soal ASN yang diwajibkan membeli beras petani.
Pegiat Tani Jember itu menegaskan pesoalan yang membelit pertanian saat bukan persoalan persoalan proses jual beli hasil panen saja, tetapi lebih kepada rasio biaya peroduksi dengan hasil panen yang tidak berimbang sama sekali.
"Saat ini biaya untuk berproses tanam padi hingga panen sangat tinggi karena ongkos kerja sudah naik hingga harga pupuk yang tidak stabil dipasaran akibat kelangkaan dan penyebab lainnya. ketika masa panen tiba ternyata harga gabah tiba-tiba turun sehingga petani kelabakan karena hasil panen terkadang tidak menutupi biata produksi," ujar Jumantoro mengeluhkan nasib binaannya, Jumat (27/05/2022).
Sehingga kebijakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli beras petani dijamin tidak akan berdampak apa-apa. Selama ini yang dikonsumsi oleh para ASN adalah beras dari petani meskipun kebijakan pemerintah tidak dibakukan.
"Yang paling penting untuk membantu petani saat ini adalah regulasi tentang Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah yang diformulasi dari hasil kajian yang tepat agar petani tidak mengalami kerugian terus menerus,"tandas Jumantoro.
Kebijakan lain yang dibutuhkan Petani adalah keterjaminan pupuk subsidi yang menjadi salah satu pilar penyelamat proses pertanian masyarakat. Ketersediaan pupuk subsidi itu sangat dibutuhkan petani untuk menekan biaya pertaniannya.(hans)