Komentar
Jember (jurnalbesuki.com) - Ramainya perbincangan dimedia Sosial tentang Alokasi Dana Pemerintah Kabupaten Jember yang diprogramkan berdasarkan usulan DPRD yang dikenal dengan istilah Pokok PIkiran (POKIR) dikuatirkan menjadi salah satu upaya pihak tertentu untuk menutupi berbagai kasus peninggalan lama.
Informasi yang berkembang di media sosial cenderung liar dan salah, seolah-olah Pokir adalah sebuah kegiatan yang ditangani langsung oleh Anggota Dewan pengusul Pokir lengkap dengan keuangannya.
Ketua DPC PKB Jember HM. Ayub Junaidi menyatakan bahwa Pokir DPRD itu bagian dari APBD. "Dan itu merupakan sesuatu yang sah berdasarkan Undang-undang," ujar Ayub, Selasa (26/04/2022).
Karena itu, APBD tidak saha hukumnya jika tanpa adanya Pokir DPRD. Karena Pokir merupakan hasil serap aspirasi kalangan dewan ketika reses dan turun bersinggungan langsung dengan masyarakat sesuai daerah pemilihan yang bersangkutan.
"Dewan hanya mengusulkan kepada eksekutif, sedangkan yang melakukan verifikasi dan eksekusi kegiatan tetap dilakukan oleh masing-masing OPD," imbuhnya.
Ayub justru khawatir isu tentang Pokir DPRD ini ditunggangi kelompok tertentu, untuk mengalihkan persoalan lain yang lebih besar, peninggalan masa lalu, yang hingga kini belum tuntas.
Dirinya juga menilai sudah terjadi penggiringan opini di masyarakat, seolah-olah dengan Pokir ini anggota dewan memegang uang tunai, yang kemudian diberikan kepada kelompok masyarakat.
"Padahal kegiatan tersebut di laksanakan oleh OPD dan dikerjakan oleh rekanan pemenang lelang," tutupnya.(hans)