Komentar
Jember (jurnalbesuki.com) - Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terus meluas. Minimnya dukungan anggaran hingga soal keterbatasan tenaga di lapangan kian membuat Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jember semakin kewalahan.
Sekretaris DPKP Jember Sugiarto mengatakan, Jember menurutnya sempat mendapatkan jatah 1.500 dosis vaksin impor prioritas sapi perah dan 8.000 dosis vaksin untuk menangani PMK.
Masalahnya, masifnya penyebaran PMK membuat petugas harus berjibaku melakukan pengobatan dan penyuntikan vaksin. “Karena tidak bisa dikumpulkan, jadi harus didatangi satu per satu. Bukan mengeluh, tapi kami kewalahan,” papar Sugiarto dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Komisi B DPRD Jember, Senin (11/7).
menyulitkan. Sebab, belum tentu vaksin dosis pertama selesai selama satu bulan, sudah diharuskan menghabiskan jatah vaksin periode bulan berikutnya. “Kalau rentannya agak lama, enam bulan misalnya, mungkin kami bisa atasi,” urainya.
Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu, ada sejumlah hewan ternak sapi yang sudah dinyatakan sembuh, kondisinya normal dan lahap makan, seminggu berikutnya mendadak mati. Sugiarto melanjutkan, PMK sebenarnya tidak hanya menyasar sapi, namun juga kambing dan domba.
Kendati kambing dan domba memiliki tingkat imunitas lebih tinggi ketimbang sapi. Kalaupun terjangkit, minim menunjukkan gejala. Namun, potensi penularan dari kambing ke sapi juga tidak bisa dihindarkan.
Padahal, di Jember ada sekitar 300 ribu hewan ternak yang harus divaksin. Sementara, dari segi ketersediaan tenaga atau petugas di lapangan, yang berkisar puluhan orang, dirasa sangat memberatkan. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk menangani PMK kepada bupati. “Insyaallah, pekan ini satgas akan ajukan BTT,” katanya.
Sementara itu, DPRD Jember telah mengingatkan agar penanganan PMK segera menggunakan BTT. Sebab, sebagaimana diketahui, penyebaran PMK dari hari ke hari semakin masif, menyasar hewan ternak warga Jember.
Hal itu juga telah disampaikan ke DPKP Jember. “Kami sudah ingatkan di awal-awal. Ini kondisinya sudah darurat. Butuh dukungan anggaran, dan satu-satunya yang memungkinkan adalah BTT,” jelas David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.(radarjember/hans)