KomentarJakarta (jurnalbesuki.com) - Kabar gembira bagi masyarakat yang berhak menerima bantua sosial. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah secara resmi per tanggal 30 Juli 2026 menugaskan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai bantuan periode bulan Juli, Agustus dan September.
 |
| Foto: ilustrasi Beras Bantuan Pemerintah.(dok.cnbc) |
"Telah ditetapkan penyaluran bantuan pangan beras merupakan salah satu jaring pengamanan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat stabilitas pangan nasional, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," ujar Menteri Pertanian, Andi Amran yang juga Kepala Bapanas RI dikutip dari detik, Minggu (2/8/2026).
Sebagai tindak lanjut, Amran sudah merugaskan Bulog agar segera melakukan penyaluran CPP sebagai bantuan bahan pangan beras kepada sekitar 33.244.408 penerima.
Masing-masing akan menerima 10 Kligram beras untuk 3 bulan alokasi dan bantuan selama 3 bulan itu yaitu Juli, Agustus September diberikan dalam bentuk rapel atau satu kali alokasi.
Sementara, Direktur Distribusi Cadangan Pangan Bapanas Rahmi Widiriani menyatakan pemberian dan penyaluran bantuan pangan beraas tahap kedua dilaksanakan serentak bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke 81 yatu tanggal 17 Agustus 20206 mendatang.
"Penyaluran bantuan bahan pangan beras ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bertepatan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menteri Koordinator Perekonomian yang diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas jelas sekali bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," ungkap Rachmi.
Bapanas juga mendorong penyaluran bantuan pangan beras dapat pula dilaksanakan menggunakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur pemerintah. Ini tentunya menjadi langkah optimalisasi KDKMP bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.
"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," ujar Direktur Rachmi.
Adapun database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini juga dipastikan memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan update (pembaruan) terkini. Bapanas sebagai pengguna DTSEN telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS," terangnya.
Untuk itu, Bapanas meminta pemerintah daerah agar dapat saling segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing-masing sebagai persiapan pelaksanaan. Pengecekan kualitas beras menjadi hal yang cukup penting sebelum proses distribusi ke titik bagi.
"Pimwil Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman-teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible karena surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan moving beras seharusnya tidak terjadi kendala," urai Rachmi.
"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," pungkas Direktur Bapanas Rachmi.
Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026 telah berhasil menyasar ke 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,7 persen. Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.
Patut diketahui, program prorakyat bantuan pangan beras tahap kedua ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto. Total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi 3 bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp 17,52 triliun.
Sebagai komparasi, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 akan lebih banyak dibandingkan tahun 2025. Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.(detik/hans)